Perlakuan Pajak atas penyerahan barang konsinyasi

29 05 2008

DALAM UU No.18 TAHUN 2000 TENTANG PPN & PPnBM Pasal 1A ayat (1), TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BKP ADALAH

1. PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN, MIS : JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, JUAL BELI DENGAN ANGSURAN

2. PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIANSEWA BELI, ATAU PERJANJIAN LEASING DGN HAK OPSI

3. PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA (KOMISIONER), ATAU MELALUI JURU LELANG

4. PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA ATAS BKP, SEPERTI PEMBERIAN CONTOH BARANG UNTUK PROMOSIKEPADA RELASI ATAU PEMBELI

5. PERSEDIAAN BKP & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHAN AKTIVA TSB. MENURUT KETENTUAN DAPAT DIKREDITKAN

6. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAUSEBALIKNYA & PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG

7. PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI

SELANJUTNYA DALAM PENJELASAN ATAS UU NO 18, DISEBUTKAN BAHWA,

(HURUF G) DALAM HAL PENYERAHAN SECARA KONSINYASI, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG SUDAH DIBAYAR PADA WAKTU BARANG KENA PAJAK YANG BERSANGKUTAN DISERAHKAN UNTUK DITITIPKAN DAPAT DIKREDITKAN DENGAN PAJAK KELUARAN PADA MASA PAJAK TERJADINYA PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG DITITIPKAN TERSEBUT.

Menurut pendapat saya, penjelasan UU di atas hanya menerangkan bahwa PPN yang dibayar atas faktur pajak penyerahan barang konsinyasi dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama seperti saat penyerahan barang itu sendiri. Faktur Pajak atas penyerahan barang konsinyasi tetap harus dibuat pada bulan terjadinya penyerahan barang untuk dititipkan tersebut, namun pembuatan tanggal faktur pajak dapat diundur ke bulan berikutnya sesuai dengan PER 159/PJ/2006 Pasal 2 ayat 1A. Kewajiban pelaporan 1107 atau pembayaran PPN terutang atau kompensasi PPN terutang dilakukan pada masa pajak sesuai dengan tanggal faktur pajak tersebut.

Persoalan PPN atas barang konsinyasi ini memang termasuk persoalan grey area, namun kita dapat menggunakan penegasan Dirjen Pajak berdasarkan SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK No.S-1046/PJ322/2005 tanggal 9 Desember 2005 sebagai pedoman. Bagi yang belum memiliki Surat tersebut dapat download di menu PSAK & PERATURAN PERPAJAKAN TERBARU dalam blog ini juga.

Jadi apabila ada Dosen pajak yang katanya mantan orang pajak selama 15 tahun mengajarkan bahwa penyerahan barang konsinyasi tidak perlu dilaporkan dalam SPT Masa 1107 dengan alasan karena masih barang titipan, dan faktur pajak baru dibuat jika PPNnya sudah dibayar (pendapat ini didasarkan pada penafsiran ybs atas penjelasan UU no.18 tahun 2000 di atas), maka menurut pendapat saya, dosen ybs keliru dan perlu membaca Surat Dirjen Pajak di atas.

Bagaimana menurut pendapat rekan-rekan blogger ?


Aksi

Information




%d blogger menyukai ini: